Jakarta, CNBC Indonesia – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan bahwa utang RI digunakan untuk membeli Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) bekas.
“Jangan utang digunakan untuk kegiatan non produktif, seperti membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan itu bukan sesuatu yang tepat,” kata Anies Anies dalam Debat Ketiga Pemilu 2024, Minggu (7/1/2024).
“Sebaiknya disebutkan berapa persentase ideal untuk di Indonesia. Kalau dikatakan kita hanya salah satu yang terbaik berapa angkanya menurut hemat kita butuh mencapai angka 30% dari PDB,” ujarnya lagi.
Namun apakah utang RI benar digunakan untuk membeli Alutsista bekas?
Kemenhan RI saat ini, yakni Prabowo Subianto belakangan mendapat banyak kritikan keras setelah membeli 12 Jet Mirages 2000-5 bekas dari Qatar. Adapun pengadaan tersebut dituangkan dalam Kontrak Jual Beli Nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023. Prabowo mengatakan jet tempur itu masih laik pakai.
Menurutnya pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 untuk mengisi kekosongan sebab jet tempur Rafale baru akan datang 3 tahun lagi. Rafale sendiri akan dibeli dari Prancis.
“Iya saya sudah jawab pada kesempatan-kesempatan yang lain, jadi, Rafale pesawat teknologi Prancis generasi 4,5 ya,” katanya dikutip dari detik.com, Jumat (7/7/2023).
Direncanakan pesawat akan dikirimkan 24 bulan setelah kontrak efektif dan akan ditempatkan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
Sebelum pesawat tempur Mirage 2000-5, Kemenhan pada 2018 lalu juga telah membeli 24 pesawat jenis F-16, dengan rincian sebanyak 19 unit jenis Tipe C dan 5 unit jenis D.
Di lain sisi, Kementerian Pertahanan yang dipimpin capres Prabowo akan mendapat anggaran jumbo sebesar Rp 139,27 triliun pada 2024.
Dikutip dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, anggaran Kementerian Pertahanan itu termasuk untuk penganggaran di tiga matra TNI, yakni TNI angkatan darat, laut, dan udara.
Khusus di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang besar-besar seperti diperuntukkan untuk program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan sebesar Rp 22,25 triliun, dan program dukungan manajemen sebesar Rp 2,10 triliun.
Sementara itu, Markas Besar TNI mendapat Rp 10,72 triliun, dengan anggaran untuk program dukungan manajemen menjadi yang terbesar Rp 4,89 triliun, serta program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp 1,44 triliun.
Markas Besar TNI AD mendapatkan jatah Rp 58,14 triliun, yang terbesar untuk program dukungan manajemen Rp 48,08 triliun, serta program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 6,10 triliun.
Untuk Markas Besar TNI AL mendapatkan porsi Rp 25,96 triliun, dengan kebutuhan terbesar untuk program dukungan manajemen Rp 13,41 triliun, serta program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp 8,63 triliun.
Sementara itu, Markas Besar TNI AU mendapatkan alokasi sebesar Rp 18,79 triliun. Terbesar adalah untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 8,71 triliun, serta program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp 7,40 triliun. https://berdasarkanapa.com/