8 SBN Ritel akan Terbit Tahun 2024, Intip Jadwalnya!

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah rencananya akan menerbitkan delapan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pada 2024.

Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan SBN tersebut akan mulai dirilis pada bulan ini atau Januari. 

Ada berbagai jenis SBN ritel yang ditawarkan, yakni Obligasi Negara Ritel (ORI), Savings Bond Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Ritel (SR), dan CWLS Ritel.

Berikut jadwal SBN Ritel 2024, dengan tanggal tentatif atau masih bisa berubah, yang dikutip dari situs DJPPR Kemenkeu:

Jenis SBN RitelSeriTanggal Penawaran
Obligasi Negara RitelORI02529 Januari–22 Februari 2024
Sukuk RitelSR0204–27 Maret 2024
Sukuk Negara TabunganST01226 April–29 Mei 2024
Savings Bond RitelSBR01310 Juni–4 Juli 2024
CWLSSWR00526 April–17 Juli 2024
Sukuk RitelSR02123 Agustus–18 September 2024
Obligasi Negara RitelORI02630 September–24 Oktober 2024
Sukuk Negara TabunganST0138 November–4 Desember 2024

Sementara itu, dalam 10 tahun terakhir kepemilikan investor ritel dalam SBN meningkat. Hal ini didorong oleh semakin banyaknya jenis SBN yang ditawarkan, imbal hasil yang relatif lebih tinggi dibandingkan deposito, pajak SBN yang lebih rendah dibandingkan deposito, makin terjangkaunya harga, semakin banyaknya mitra distribusi, serta kemudahan teknologi.

Dilansir dari Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN oleh individu tercatat sebesar 2,51% pada 2014 atau awal masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan relatif terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pada akhir 2023 tercatat kepemilikan SBN oleh individu sebesar 7,71% atau naik sebesar 5,2 poin persentase dalam sembilan tahun terakhir.

Jika dilihat berdasarkan nominalnya, kepemilikan SBN oleh individu pada 2014 berada di angka Rp30,41 triliun menjadi Rp435,05 triliun. Hanya dalam kurun waktu sembilan tahun, kepemilikan individual tumbuh 1.330%.

Tidak sampai di situ, dilansir dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor SBN mengalami lonjakan yang signifikan pasca pandemi Covid-19.

Pada 2020, tercatat investor SBN berada di angka 460.372 dan terus mengalami kenaikan seiring dengan semakin maraknya penetrasi perihal investasi dari pemerintah terhadap masyarakat. Alhasil semakin banyak masyarakat yang mengetahui investasi di SBN.

Hingga November 2023, total investor SBN tercatat sebesar 992.787 atau naik 115% dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun saja. Dari total investor SBN, sekitar 97,82% merupakan investor individu dan 2,18% sisanya merupakan investor institusi.

Sementara pada 2023, tercatat total penerbitan SBN ritel menembus Rp 147,4 triliun. Hal ini dinilai cukup menggembirakan di tengah kondisi pasar yang cukup volatil.

Capaian ini juga mencerminkan bahwa semakin baiknya tingkat literasi keuangan masyarakat sehingga dapat mendukung stabilitas pasar keuangan. https://kreditmacet.com/

Awal 2024, Bank Bangkrut di RI Tambah Satu

Jakarta, CNBC Indonesia – Memasuki tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha satu bank perekonomian rakyat (BPR). 

Sebagai informasi, sepanjang 2023 OJK melaporkan ada 4 bank bankrut di Indonesia. Seluruh BPR tersebut ditutup karena adanya fraud dari para pengurus. 

Terbaru, sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma, mencabut izin usaha Koperasi BPR Wijaya Kusuma (BPR Wijaya Kusuma) yang beralamat di Jl. Cokroaminoto No.45, Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun.

Pada 18 Juli 2023, OJK telah menetapkan BPR Wijaya Kusuma dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan jangka waktu 12 bulan dengan pertimbangan tidak memenuhi tingkat permodalan dan tingkat kesehatan sebagaimana ketentuan. Kemudian pada 13 Desember 2023, OJK menetapkan BPR Wijaya Kusuma dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi.

Hal itu dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi BPR untuk melakukan upaya penyehatan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.

“…akan tetapi Pemegang Saham BPR tidak dapat menyehatkan BPR dimaksud,” kata otoritas dalam keterangan resminya, Kamis (4/1/2024)

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor Nomor 29/ADK3/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi Koperasi BPR Wijaya Kusuma, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 38 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha BPR Wijaya Kusuma. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“Secara umum kondisi perbankan nasional dalam kondisi stabil dengan profil risiko yang terjaga. Pencabutan izin usaha BPR Wijaya Kusuma merupakan bagian dari proses pengawasan OJK sesuai ketentuan yang berlaku untuk terus membangun industri perbankan yang sehat, kuat dan melindungi konsumen,” kata OJK.

Lebih lanjut, otoritas mengimbau nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. https://kebayangkali.com/